petani
Pertanian

Pemerintah Usahakan Perlindungan Kesejahteraaan Bagi Petani

Dewasa ini, cuaca yang tidak menentu dan hujan yang masih sering mengguyur menyebabkan banyak petani kehilangan penghasilannya karena gagal panen. Banyak lahan petani mengalami kebanjiran sehingga tidak bisa menghasilkan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan sbobet Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, perlindungan terhadap kelompok petani masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah.

Menurutnya, petani menjadi kelompok masyarakat yang rentan miskin. Penghasilan musiman yang tergantung musim panen, di tambah dengan risiko dan ancaman gagal panen (puso) membuat petani sangat rentan terjun ke jurang kemiskinan.

“Petani ini sangat rentan terhadap risiko kemiskinan karena pendapatannya yang belum semua layak dengan berbagai macam sebab. Jadi begitu kena musibah, seperti banjir itu mudah sekali untuk menjadi miskin,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gagal Panen Akibat Banjir di Indonesia, pada Kamis (4/5/2023).

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, saat ini  perlindungan terhadap pendapatan petani belum berjalan dengan baik. Apabila terkena musibah maka sangat rentan menjadi miskin.

Seperti pada kasus puso karena banjir, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada rentan waktu dari Januari 2023 – April 2023 terdapat 113.792.8 Ha yang terdampak banjir dan 48.701.13 Ha diantaranya gagal panen (puso) yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia. Total Kerugian lahan gagal panen terdampak banjir tahun 2023 dari 57,053 petani adalah Rp412.449.554.680.

Muhadjir menyatakan pemerintah akan mengupayakan stimulan pendapatan supaya para petani yang mengalami gagal panen bisa bangkit dan kembali menggarap lahannya. Dia menyatakan, di antara skemanya adalah seperti memberikan bantuan pengantian biaya produksi dari Dana Siap Pakai (DSP), bantuan dana desa, dan kemudian juga memperlancar skema asuransi pertanian PT Jasindo.

Menko PMK menyatakan, dari macam-macam skema yang dipersiapkan, masih dipertimbangkan beberapa hal, seperti pencocokan antara data lahan dan petani yang terdampak puso dari BNPB dengan Kementerian Pertanian.

*Gaet Petani Milenial*

Namun, menurut Menko Muhadjir, yang menjadi isu strategis adalah kesejahteraan dari petani. Dia menerangkan, banyak petani di daerah yang sampai usia senja masih menggarap lahan, sedangkan generasi petani muda sudah banyak yang tidak minat menjadi petani dan menggarap lahan.

Menurutnya, hal itu disebabkan penghasilan petani yang dianggap tidak menjanjikan bagi generasi muda.

“Generasi petani itu sedang mengalami krisis di seluruh tempat yang dulu menjadi lumbung pertanian tetap generasi tua, dan pasti mereka tidak akan melanjutkan tradisi pekerjaan orang tuanya kalau itu tidak semakin menjanjikan,” ungkapnya.

Dia meminta Kementerian Pertanian menyiapkan strategi supaya profesi petani bisa diminati oleh generasi muda. Seperti dari segi jaminan kesejahteraannya, serta juga dari penghasilannya. Menurutnya regenerasi petani dari kalangan milenial dan petani modern supaya bisa mengisi terus menghidupakan sektor pertanian Indonesia.

“Itu harus menjadi pertimbangan teknis dari Kementan bagaimana membangkitkan petani muda agar dia bangga menjadi petani, karena profesi itu menjanjikan. Jangan sampai kita kehilangan SDM di sektor yang sangat vital ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan rapat secara hybrid daring dan luring itu hadir, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Dirjen Tanaman Taman Kementan Suwandi, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, BPKP Iwan Taufiq Purwanto, dan perwakilan PT JASINDO.

Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap pangan, energi, dan air. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan-permintaan tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga ketahanan terhadap pangan, energi, dan air merupakan keniscayaan. Sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun  mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, ketahanan pangan diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, melalui pengembangan hingga operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mochammad Amron dalam pidato ilmiah pada acara Lustrum XIII Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Selasa (27/9) dengan mengambil judul pidato Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Petani. Lustrum tersebut dihadiri oleh 300 peserta, dan turut hadir Dekan Fakultas Pertanian UGM, para dosen, serta mahasiswa Fakultas Pertanian UGM.

Dijelaskan Amron, pengembangan dan pengelolaan irigasi di Indonesia dilaksanakan dengan pendekatan sistem. Terdapat 5 pilar penting dalam pengembangan dan pengelolaannya, yaitu : prasarana irigasi yang mantap, ketersediaan air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkecimpung dalam bidang irigasi. Peningkatan ketahanan pangan akan bergantung kepada sistem jaringan irigasinya. Pada sistem irigasi yang baik, distribusi air akan dapat diukur dan diatur dengan baik, jelasnya.

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional, dengan mengamankan cadangan pangan nasional melalui kemampuan surplus 10 juta ton beras per tahun pada tahun 2015, Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA menyusun strategi dan upaya pencapaiannya yang disusun melalui rencana strategis 2010-2014. Strategi yang dimaksud antara lain pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 500.000 Ha, serta rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, antara lain kewenangan pusat seluas 1,34 juta Ha, kewenangan provinsi seluas 711 ribu Ha, dan kewenangan kabupaten seluas 1,16 juta Ha.

Selain itu, dilakukan pula upaya peningkatan jaringan rawa seluas 550.000 ribu Ha dan rehabilitasi jaringan rawa seluas 450.000 ribu Ha. Hal lain yang juga dilakukan adalah peningkatan jaringan air tanah seluas 4.000 Ha dan rehabilitasi jaringan air tanah seluas 37.500 Ha.Kontribusi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pun mendapatkan perhatian dengan melakukan operasi dan pemeliharaan seluas 2,3 juta Ha.(Ardi Datin SDA/ifn).

Baca Juga : https://www.myherbgardenguy.com/pendaki-termuda-rencanakan-mendaki-gunung-cho-oyu/

error: Content is protected !!